Sebuah organisasi yang menamakan diri Solidariti Anak Muda Malaysia (SAMM) melaporkan Menteri Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia, Datuk Rais Yatim ke kepolisian Kuala Klawang, Negeri Sembilan, Malaysia dengan tuduhan memperkosa tenaga kerja wanita (TKW) asal Indonesia. “Alasan kami adalah untuk mendesak kepolisian agar menyelidiki dugaan-dugaan yang beredar melalui internet bahwa Menteri (Rais Yatim) melakukan pemerkosaan itu pada tahun 2007,” jelas Badrul Hisham Shaharin, koordinator SAMM, seperti dilansir Kantor Berita Malaysia, Bernama, Rabu (5/1).
Menteri Komunikasi Penerangan dan Kebudayaan Malaysia Datuk Seri Rais Yatim (gambar kiri) dituduh (perkosa) merogol seorang (TKI) amah bernama Robengah (gambar kanan) berasal dari Jawa pada 4 tahun lalu, pada 19 Februari 2007,
Kabar yang beredar di blog-blog Malaysia menyebut, dugaan itu muncul dalam kawat diplomatik yang dirilis situs pembocor WikiLeaks. Dua blog yang membahasnya adalah bigdogdotcom.wordpress.com dan rockybru.com.my.
Dalam kedua blog tersebut dituliskan, Rais Yatim diduga memperkosa TKW Indonesia dan kasusnya ditutup. Diyakini perempuan itu telah kembali ke Indonesia dan bersembunyi dari sorotan media.
Kabar ini juga dilansir salah satu situs berita Malaysia, Harakah Daily, dengan mengutip bocoran data dari WikiLeaks. WikiLeaks dikabarkan mengacu pada Rocky Bru, seorang bloger Malaysia yang juga mantan Pemimpin Redaksi The Malaysia Mail, sebuah koran gratis di Malaysia. Dalam blog Rocky Bru, muncul tautan (link) pada suatu dokumen mengenai masalah yang menimpa seorang pembantu Indonesia, yang disebut berinisial Rb asal Banjarnegara. Dokumen itu adalah laporan investigasi lembaga pembela hak-hak pekerja asal Indonesia, Migrant Care.
“Kami menginginkan pihak berwenang melakukan tindakan nyata, mengingat hal ini berhubungan dengan reputasi negara ini,” imbuh Badrul. Ditegaskan Badrul, investigasi polisi yang dilakukan juga bisa membersihkan nama Rais Yatim. Menurutnya, seseorang tidak bersalah sampai ia terbukti melakukan tindakan kriminal. “Bila polisi tidak menyelidiki kasus ini, akan menimbulkan pertanyaan bahwa si pelaku yang seorang menteri kebal hukum,” tandasnya.
Kepala Polisi Kuala Klawang, Datuk Osman Salleh, membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut. Namun kepolisian akan melakukan penyelidikan jika ada bukti-bukti yang kuat. Badrul mengatakan, sejatinya polisi telah memiliki beberapa dokumen pendukung. Salah satunya laporan dari Migrant Care pada bulan Juli 2007, yang berisi wawancara dengan korban di kampung halamannya di Kabupaten Banjarnegara.
SAMM memberi kepolisian waktu 14 hari untuk bertindak. “Kami menginginkan kasus ini diselidiki secepat mungkin untuk melindungi citra negara kita dan hubungan bilateral dengan Indonesia,” ujar Badrul. Sementara itu, Rais Yatim membantah kabar dirinya memperkosa PRT Indonesia yang bekerja di rumahnya. Ia menyebut tudingan itu sebagai ‘dugaan liar’. “Saya menolak dugaan-dugaan itu, baik soal pemerkosaan terhadap seseorang empat tahun lalu atau dugaan lain, yang beredar di internet ataupun kelompok politik tertentu,” tegas Rais Yatim di Kuala Lumpur, Rabu (5/1).
Menurut mantan menteri luar negeri Malaysia ini, dugaan pemerkosaan yang dirilis para bloger sama sekali tidak terkait dengan dokumen yang diungguh WikiLeaks. Rais menyebut, dugaan itu bermotif politik yang bertujuan menjatuhkan namanya. Rais merupakan salah satu menteri dari koalisi partai berkuasa, Barisan Nasional.
“Pihak oposisi dan pihak-pihak yang tidak senang dengan kebijakan pemerintah saat ini malah berupaya mengeluarkan isu murahan ini. Mereka berharap bisa mendapat perhatian publik dengan pesan ini,” ujar Rais Yatim kesal. Menurutnya, publik digiring ke kasus baru yang melibatkan dirinya, untuk mengalihkan perhatian dari kasus sodomi yang dilakukan mantan pejabat Malaysia lainnya.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur tengah memonitor beredarnya kabar pemerkosaan TKI tersebut. Meski demikian, isu itu dinilai sulit diusut lebih jauh.
Kepada VIVAnews.com, Kepala Penerangan KBRI Suryana Sastradipraja mengatakan, kasus itu mengemuka belakangan ini di sebuah koran oposisi, Harakah Daily. Namun, ia melanjutkan, kabar itu sejauh ini belum bisa dibuktikan kebenarannya karena baru didasarkan pada laporan pihak ketiga. “Kami sudah tahu, itu muncul tahun 2007, namun itu kan baru ‘katanya’ semua,” ujar Sastradipraja, Rabu (5/1).
Sementara itu, Migrant Care menyatakan belum akan memberikan keterangan resmi. “Untuk sementara ini kami tidak bisa berkomentar dulu,” ujar Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care. Tanggapan serupa dinyatakan analis kebijakan publik Migrant Care, Wahyu Susilo. “Saya no comment dulu. Ini pelik sekali. Nanti saja setelah kami lapor ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), baru kami sampaikan keterangan resmi,” kata Wahyu. Siapa yang terancam sampai harus melapor ke LPSK? “Ini juga soal keselamatan orang lain,” kata Wahyu. (Sumber) (sumber)
